pondot.blogspot.com
Kurikulum yang ada saat ini mengisyaratkan kemandirian bagi tiap satuan pendidikan merancang sistemnya masing-masing tanpa intervensi siapapun (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Dalam penyusunannya, guru, karyawan, komite sekolah, hingga konsultan pendidikan yang ahli untuk output yang terbaik. Penyusunannya tetap merujuk kepada standar isi yang meliputi kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kerikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan di tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan.
Sekilas, KTSP cukup luar biasa karena membuat tingkat satuan pendidikan menjadi lebih proaktif. Akan tetapi, fakta lapangan berkata lain.
hingga 14 tahun reformasi, tanda tanda perubahan belum kelihatan juga. Bahkan pendidik atau guru lebih nyaman dengan kemapanan dan bersikap anti perubahan. Kurikulum berbasis kompetensi sebagai ganti kurikulum berbasis materi tidak membawa perubahan.
Menurut Totok Prasetyono, S.Pd., M.Sc., terdapat kelemahan dari KTSP ini antara lain ketidaksistematisan rancangan (karena ada banyak elaborasi dari pihak satuan pendidikan), tidak fungsional (peran pemerintah dan sekolah yang kurang proporsional dalam perancangan kurikulumnya misalnya bentrok antara mendiknas 22 dan mendiknas 23, alhasil menyulitkan guru, mau berpegang pada materi (22) atau kompetensi (23) ), banyak kepala sekolah yang belum memahami KTSP, serta minimnya jumlah guru yang memiliki kompetensi tinggi (prasyarat pelaksanaan KTSP).
Belum terlaksananya solusi konkrit atas penerapan KTSP, pemerintah malah berencana untuk mengubah kurikulum pendidikan lagi dengan mengurangi beberapa mata ajar wajib dengan alasan meningkatkan daya serap peserta didik.
Padahal pemerintah yang diwakili mendiknas saja belum becus paham apa yang dimaksud kompetensi. Kenyataan lapangan Pendidikan masih dimonopoli guru atau pendidik resmi dari Pemerintah. Pendidikan harus kembali pada kepedulian dengan terobosan kompetensi muatan local alih alih materi buku ajar.
Pendidik Utomo Dananjaya dari Universtitas Paramadina melihat konteks Presiden SBY menegur seorang anak yang tertidur di depan umum sewaktu upacara Hari Anak Nasional, justru sebagai refleksi tidak memahami prinsip kebebasan anak. Anak anak yang lelah menunggu Presiden dari pukul 6 pagi, tentu berbeda dengan orang tua yang tahan menunggu berjam jam. Artinya sejak dinipun pemimpin kita justru tidak menghargai sifat dasar anak anak.
Inilah secuil potret pendidikan yang lagi-lagi dikarenakan masih berorientasi pada materi semata sehingga kurikulum diubah terus mengikuti dinamika kebutuhan bisnis. Tidak perlu malu, minimal kita patut mencontoh Soekarno dibanding terus menerus terombang ambing dinamika pasar.
Sekali waktu bung Karno pernah menolak tekanan perusahaan Multinasional seperti Stanvac atau Caltex. Ia tak mau membuka lebih luas ladang ladang eksplorasi minyak di Indonesia, karena alasan sederhana. “ Saya menunggu Indonesia memiliki insinyur insinyur sendiri, sebelum saya mengijinkan memperluas pengeboran minyak “.
Nampaknya para ahli-ahli pendidikan di negeri ini harus kembali menekankan pentingnya penyamaan persepsi mengapa pendidikan harus ada di bumi Indonesia. Lebih baik bersabar hingga waktu yang lama disbanding bersibuk-sibuk ria memutuskan dan merancang (lagi) kurikulum pendidikan tersebut.
Kualitas Infrastruktur
Sebuah penekanan penting bahwa infrastruktur pendidikan di negeri ini tidak terbilang jelek, hanya saja teramat sangat senjang antara kota besar dan daerah khususnya pedesaan. Kelayakan infrastruktur memainkan peranan penting bagi terselenggaranya proses pembelajaran yang memanusiakan manusia. Men-subjeknya sumber daya pembangunan.
Coba kita ambil contoh Papua, tanah kaya raya yang hingga saat ini masih dikuasai oleh tangan asing sedangkan penduduk aslinya masih harus “merangkak” untuk sekedar mencicipi kualitas hidup “layak”. Hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia masyarakat lokal oleh rendahnya akses pendidikan yang berkualitas. Penyebabnya adalah rendahnya kualitas infrastruktur yang ada sehingga, salah satu implikasinya, guru-guru sulit untuk menjangkau tempat dimana mereka harus mengajar di pedalaman Papua. Pemerintah daerah di Papua telah menganggarkan 30% dari APBD untuk pendidikan, tapi tetap saja pemanfaatannya belum maksimal dan belum tepat sasaran.
Jika ditanyakan apakah yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah infrstruktur pendidikan, maka ada satu hal yang harus dijawab terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan di atas, yaitu, apakah kita memang “mau” untuk meningkatkan kualitas infrastruktur yang ada di negeri ini secara merata dan baik (mengingat Indonesia adalah negara kepulauan). Semuanya bermula dari mau atau tidaknya kita semua untuk melakukannya.
Dari penjelasan di atas mengenai pendidikan Indonesia dengan mengambil aspek kualitas pendidik/guru, kualitas kurikulum, dan kualitas infrastruktur pendidikan, maka semuanya bermula dari tujuan pendidikan (memanusiakan manusia). Setelah sadar akan tujuan pendidikan, maka pendidik pun akan selalu berusaha untuk menginspirasi peserta didik untuk dapat menjadi sosok yang cerdas, memiliki pola pikir yang memegang peran penting proses kreatif dan menginspirasi sekitarnya.
Hal ini akan membuat rancangan kurikulum pendidikan lebih fokus pada satu tujuan yang pasti, tidak seperti saat ini yang terus menerus berubah-ubah mengikuti dinamika kebutuhan pasar akan tenaga intelek, siap diatur penguasa ataupun yang kemanusiaannya mampu dibeli dengan materi.
Kesadaran kesamaan kualitas tujuan yang timbul ini pula akan mendorong tiap individu untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan demi tercapainya proses pembelajaran yang memanusiakan manusia. Kembali menjadi subjek pembangunan.
Menutup seri tulisan ini, saya ingin mengutip quote dari soe hok gie
Masih terlalu banyak maha(siswa) yang bermental sok kuasa. Merintih kalau ditekan, tetapi menindas kalau berkuasa. Mementingkan golongan, ormas, teman seideologi dan lain-lain. Setiap tahun datang adik-adik saya dari sekolah (menengah). Mereka akan jadi korban-korban baru untuk ditipu oleh tokoh-tokoh maha(siswa) semacam tadi
Jadi apakah pendidikan Indonesia sudah mengalami kemajuan sejak era Gie dulu…
Jadi, apakah kita telah menjadi subjek pembangunan?
Sumber : http://pondot.blogspot.com
Sumber : http://pondot.blogspot.com
0 komentar:
Posting Komentar